TIMES CIREBON, PANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Pemkab Pangandaran) kembali mengambil langkah tegas untuk menjaga kenyamanan wisatawan dari praktik tidak wajar dalam penetapan harga di kawasan wisata.

Fenomena getok harga yang kerap muncul saat musim libur panjang dinilai berpotensi merusak kepercayaan pengunjung dan citra pariwisata daerah.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), menggandeng Satpol PP, unsur Jaga Lembur, serta Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan langsung kepada pelaku usaha di zona wisata.

Kegiatan ini difokuskan pada penertiban harga dan transparansi layanan kepada wisatawan.

Kepala Disparbud Pangandaran, Dadan Sugistha, mengatakan bahwa transparansi harga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi seluruh pelaku usaha pariwisata.  Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi jauh sebelum masa liburan agar praktik getok harga tidak kembali terulang.

"Pelaku usaha harus memberikan informasi harga secara terbuka kepada wisatawan. Daftar menu dan harga wajib dipasang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman," kata Dadan.

Meski demikian, ia mengakui bahwa dilapangan masih ditemukan pedagang yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut. Menyikapi hal itu, Disparbud bersama Satpol PP akan melakukan tindak lanjut untuk memastikan seluruh pelaku usaha menaati aturan yang berlaku.

"Pengawasan akan terus kami lakukan, khususnya menjelang lonjakan kunjungan wisatawan. Tujuannya agar wisatawan merasa aman dan nyaman selama berlibur di Pangandaran," tuturnya.

Pemerintah daerah berharap langkah ini mampu menekan praktik penetapan harga yang merugikan wisatawan serta menciptakan iklim usaha pariwisata yang sehat dan berkelanjutan, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru. (*)