TIMES CIREBON, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri RI) Tito Karnavian mengatakan strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai menunjukkan hasil positif.

"Keberhasilan ini tak lepas dari operasi pasar yang digelar secara masif di berbagai wilayah Indonesia," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta seperti dikutip ANTARA, Senin (15/9/2025).

Tito menjelaskan operasi pasar besar-besaran yang digelar Bulog bersama kementerian terkait berhasil menekan harga beras secara signifikan di berbagai daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada pekan terakhir Agustus 2025, kenaikan harga beras masih tercatat di 214 kabupaten/kota. 

Namun, pada pekan pertama September 2025, jumlahnya menurun drastis menjadi hanya 100 kabupaten/kota. Sebaliknya, daerah yang mengalami penurunan harga meningkat dari 58 menjadi 105 kabupaten/kota.

Pada periode Juli–Desember 2025, pemerintah menargetkan penyaluran sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP ke pasar.

Apresiasi dari Akademisi

Terkait hal itu, akademisi Universitas Nusa Cendana Ricky Ekaputra Foeh menilai, strategi pemerintah patut diapresiasi. 

Kolaborasi Bulog, Kementan, dan Kemendagri dengan mengguyur pasar menggunakan beras SPHP terbukti mampu menekan harga beras di lapangan, menjaga daya beli masyarakat, dan mencegah inflasi pangan semakin meluas

“Intervensi pemerintah melalui beras SPHP sukses meredam gejolak harga dalam jangka pendek,” kata Ricky.

Meski begitu, Ricky menilai, pemerintah perlu menyiapkan strategi lanjutan agar tidak bergantung pada pola intervensi jangka pendek.

Menurutnya, stabilisasi harga pangan harus ditopang oleh peningkatan produktivitas pertanian, modernisasi rantai pasok, efisiensi distribusi antar wilayah, penguatan cadangan beras pemerintah,
dukungan bagi petani lewat pupuk, benih unggul, dan teknologi, serta perluasan ke Komoditas Pangan Lain

Ricky menambahkan, keberhasilan menstabilkan harga beras perlu diperluas ke komoditas strategis lain seperti daging, minyak goreng, bawang putih, dan tepung terigu.

Fluktuasi harga pada komoditas tersebut dapat berdampak langsung pada UMKM kuliner, industri makanan, hingga konsumsi rumah tangga.

Selain itu, tata niaga dan distribusi pangan juga harus diperbaiki. Menurut Ricky, harga pangan tinggi bukan hanya karena faktor produksi, tetapi juga akibat biaya distribusi yang mahal dan rantai perantara yang panjang.

“Reformasi rantai pasok sangat penting untuk menekan biaya logistik, memperkuat transportasi antarwilayah, dan memangkas rantai distribusi agar harga di tingkat konsumen lebih stabil,” ujarnya. (*)