TIMES CIREBON, JAKARTA – Pemerintah Jerman menegaskan bahwa warga Palestina harus tetap menjadi subjek utama dalam setiap rencana pembangunan kembali Jalur Gaza yang hancur akibat perang. Penegasan ini disampaikan Berlin menyusul peluncuran Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Amerika Serikat dan diperkenalkan dalam forum World Economic Forum (WEF) di Davos.

“Kami mencermati rencana yang dipaparkan di Davos. Penduduk Palestina di Gaza harus terus dilibatkan secara aktif dalam semua rencana, dan hak-hak mereka harus dijunjung tinggi,” ujar Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, Josef Hinterseher, kepada wartawan di Berlin, Jumat.

Pernyataan tersebut merujuk pada presentasi yang disampaikan Jared Kushner, menantu Presiden AS Donald Trump, saat peresmian Dewan Perdamaian. Dalam presentasi itu, ditampilkan visual Gaza versi baru dengan gedung-gedung tinggi, kawasan pesisir yang dirancang menarik wisatawan, serta pengembangan sektor perumahan, pertanian, dan industri.

Dukungan Bersyarat terhadap Inisiatif AS

Meski menekankan pentingnya keterlibatan warga Palestina, Jerman tetap menyambut positif rencana Amerika Serikat untuk menggelar konferensi internasional terkait rekonstruksi Gaza. Hinterseher menyebut rencana tersebut sebagai “sinyal penting” bagi upaya pemulihan wilayah yang dilanda konflik berkepanjangan.

Namun, Berlin menegaskan bahwa pembangunan kembali Gaza tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hukum internasional dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.

Sikap senada disampaikan Juru Bicara Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Lisa Royaee. Ia menegaskan adanya “garis merah yang jelas” dalam proses rekonstruksi Gaza.

“Tidak boleh ada aneksasi, dan fokus utama harus tetap pada penduduk,” ujar Royaee, menegaskan posisi Jerman dalam isu tersebut.

Rekonstruksi di Tengah Gencatan Senjata

Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza bertepatan dengan dimulainya fase kedua perjanjian gencatan senjata, yang menghentikan perang Israel di wilayah pendudukan tersebut. Konflik yang berlangsung selama dua tahun itu dilaporkan telah menewaskan lebih dari 71.000 orang.

Dewan Perdamaian yang diketuai oleh Presiden AS Donald Trump awalnya dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan proses rekonstruksi Gaza. Namun, piagam dewan tersebut memperluas mandatnya hingga mencakup pembangunan perdamaian di seluruh wilayah yang terdampak atau berisiko konflik.

Dalam konteks inilah Jerman menempatkan diri sebagai aktor yang mendorong keseimbangan antara rekonstruksi fisik dan pemenuhan hak politik serta kemanusiaan warga Palestina. Bagi Berlin, pembangunan kembali Gaza tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga legitimasi, partisipasi, dan masa depan penduduknya. (*)