TIMES CIREBON, CIAMIS – Kebijakan parkir berlangganan kini telah sah menjadi Perda (Peraturan Daerah) di Kabupaten Ciamis. Namun, masyarakat Ciamis tidak diwajibkan untuk membayar parkir berlangganan tersebut, karena itu pilihan. Maka, hal tersebut membuat penerapan kebijakan parkir berlangganan di Ciamis dinilai kurang efektif.

"Dilihat dari hipotesis Perda tersebut, tidak akan efektif jika diterapkan saat ini. Pasalnya, dilihat dari sudut substansinya, parkir berlangganan itu sifatnya pilihan bukan keharusan," terang Pengamat Sosial dan Politik Kabupaten Ciamis, Endin Lidinilah MAg, Selasa (13/4/2021).

Pengamat Sosial dan Politik Kabupaten Ciamis, Endin Lidinilah, MAg (Foto: Dok. Endin Lidinilah)

Kemudian, menurutnya, dari segi strukturnya, kebijakan parkir berlangganan ini masih harus banyak pembenahan. Maka, pembenahan tersebut membutuhkan biaya yang besar.

"Selain itu, hal yang berhubungan dengan sarana dan prasarana juga membutuhkan biaya besar. Tentunya, itu belum tentu sebanding dengan pendapatan yang nanti akan diperoleh," imbuhnya.

Endin juga menjelaskan kebijakan ini sifatnya pilihan maka harus benar-benar dijelaskan dan disosialisasikan ke publik. "Jangan sampai nanti masyarakat malah harus bayar, aturannya juga kan tidak wajib," ujarnya.

Pihaknya juga akan terus mempelajari ketentuan atau aturan terhadap kebijakan parkir berlangganan ini. "Saya masih terus mempelajarinya," ungkapnya.

"Intinya, sosialisasinya harus jelas kepada masyarakat. Publik berhak mengetahui informasi yang jelas bahwa itu sudah menjadi Perda dan sifatnya pilihan," tuturnya.

Pasalnya, hal tersebut sudah jelas tercantum dalam Pasal 125 Permendagri 80/2015 yang berubah menjadi Permendagri 120/2018. Pasal tersebut menjelaskan, Perda harus dimuat di jaringan informasi dan dokumentasi hukum (JDIH) Kabupaten. (*)