TIMES CIREBON, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR RI) Basuki Hadimuljono mengukuhkan anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur nonpemerintah di Jakarta, Senin, (29/4/2024).

Menteri PUPR RI yang juga Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional itu mengukuhkan 19 orang anggota sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Pemerintah Pusat dan Non Pemerintah.

Anggota dari unsur nonpemerintah yang diangkat ini akan memiliki masa jabatan selama lima tahun yakni 2024–2029, dan bekerja di bawah kepemimpinan Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional yang juga Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Saya berharap dewan ini tidak hanya duduk-duduk di kantor menulis kebijakan-kebijakan karena yang sangat diperlukan adalah memasyarakatkan pengelolaan sumber daya air yang baik dan benar,” kata Menteri PUPR RI.

Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur nonpemerintah datang dari berbagai himpunan dan asosiasi masyarakat maupun profesional.

Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional unsur nonpemerintah terdiri atas 19 anggota yang berasal dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Perkumpulan Gerakan Ciliwung Bersih, Asosiasi Produsen Air Minum Kemasan Nasional, dan Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar.

Selanjutnya, Yayasan Air Adhi Eka, Jaringan Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Air, Kelompok Kontak Tani Indonesia, Yayasan Kemitraan Air Indonesia, Komite Nasional Indonesia untuk Irigasi dan Drainase.

Kemudian ada pula dari Asosiasi Perusahaan Air Minum dan Kemasan Indonesia, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, Asosiasi Air Indonesia, Lembaga Himpunan Kelompok Masyarakat Pengamanan Sungai Brantas Berdaya, Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia.

Kemudian, Pusat Data Informasi Daerah Rawa dan Pesisir, Persatuan Insinyur Indonesia, Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia, dan Masyarakat Hidrologi Indonesia.

Menteri PUPR RI mendorong seluruh anggota dapat merumuskan kebijakan, membuat program dan inovasi, salah satunya terkait pengelolaan sumber daya air untuk sungai-sungai di seluruh Indonesia (*)