TIMES CIREBON, BANJAR – Mahasiswa dan Ormas di Kota Banjar bergabung dalam aksi unjuk rasa di DPRD dan Kantor Wali Kota Banjar, menyampaikan 5 tuntutan yang mereka sebut Panca Kita, Senin (2/6/2025).

Disampaikan koordinator aksi, Rio menyebut bahwa Panca Kita tersebut meliputi pendidikan yang adil makmur, kesehatan secara universal, ekonomi rakyat, supremasi hukum dan infrastruktur jalan.

Aksi para mahasiswa sempat ricuh saat dihalangi aparat keamanan ketika merangsek masuk ke Gedung DPRD Kota Banjar untuk menyampaikan asprasinya secara langsung ke pimpinan DPRD.

Kendati demikian, aksi tersebut berhasil diredam setelah Plt Ketua DPRD, Ating, mengijinkan massa untuk masuk ke ruang rapat paripurna guna menyerap aspirasi massa.

"Kami menerima kedatangan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya untuk kemudian akan kami tindaklanjuti," katanya.

Aksi massa dalam kesempatan ini juga mempertanyakan peranan pemerintah dalam perbaikan fasilitas jalan kota yang sudah lama rusak hingga menimbulkan kecelakaan lalulintas dan memakan korban jiwa.

"Kami menagih capaian seratus hari kerja wali kota dan wakilnya dan berharap ada atensi atas infrastruktur jalan yang sudah bertahun-tahun tak disentuh perbaikan sehingga acapkali menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa," tutur Rio.

Selesai menyampaikan aspirasinya di DPRD dan Kantor Wali Kota, aksi massa bergeser ke Kejaksaan Negeri Kota Banjar untuk menguak penegakan hukum perkara tipikor terkait tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar.

Di sini, para mahasiswa menyerukan kekecewaannya karena kejaksaan menutup rapat pintu gerbang yang menjadi akses masuk ke gedung Korps Adhyaksa tersebut. "Kami minta agar diijinkan masuk dan Kajari keluar menemui kami," desak Rio yang diamini massa aksi unjuk rasa.

Kendati sudah ditemui Kasi Intel Kejaksaan, para mahasiswa tetap bersikukuh untuk dipertemukan dengan Kepala Kejaksaan dan berjam-jam bertahan di jalan Gerilya Pamongkoran dan otomatis memblokade jalan sehingga jalur lalulintas di Pamongkoran sempat lumpuh.

Selepas waktu ashar, Kajari Kota Banjar, Sri Haryanto nampak keluar menemui massa dan akhirnya mengijinkan masuk dan menerima apa yang menjadi aspirasi mahasiswa.

Disampaikan Ramdhani, salah satu peserta aksi, terkait ketidakterbukaan penanganan kejaksaan dikhawatirkan menimbulkan opini di masyarakat bahwa ada pesanan tertentu yang diminta untuk melindungi pihak-pihak tertentu.

"Jadi perlu diungkap konstruksi hukumnya seperti apa dan bagaimana awal pengungkapan perkara ini terjadi? Apakah karena adanya laporan atau temuan?" tanyanya.

Menanggapi hal tersebut, Kajari mengungkap bahwa kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat juga temuan baru yang masuk ke pihaknya.

"Perkara tunjangan rumdin dan transportasi yang kami tangani belum waktunya kami sampaikan ke publik. Kita tunggu proses di Pengadilan Tipikor, disana terbuka untuk umum, akhir bulan ini sudah memasuki proses pengadilan," katanya.

Saat ini, katanya, baru ada 2 tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan dan tidak menutup kemungkinan bakal muncul tersangka baru dalam proses penyidikan yang saat ini masih berlanjut. "Bisa jadi nanti terungkap adanya tersangka baru jika memang ada dua alat bukti yang sah," cetusnya.

Kajari juga menegaskan bahwa dirinya baru saja melakukan zoom meeting bersama pimpinan sehingga baru bisa menemui massa aksi. "Kami ada kegiatan dengan pimpinan saya masa saya tinggal. Kami punya hierarki. Setelah selesai baru saya temui," jelasnya.

Setelah pembacaan rilis tuntutan, para mahasiswa kemudian beranjak dari kantor Kejaksaan Negeri Kota Banjar dengan tertib. (*)