TIMES CIREBON, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul (Pemkab Bantul) mulai bergerak cepat menatap tahun anggaran 2026.

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) kini tengah menyusun strategi baru untuk menjaga stabilitas pendapatan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang masih berlanjut.

Langkah ini diambil guna memastikan pertumbuhan pendapatan tetap terjaga meski ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi.

Hingga kini, lebih dari 56 persen pendapatan Bantul masih bertumpu pada transfer pemerintah pusat, sehingga daerah perlu memperkuat sumber pendapatan asli daerah (PAD) agar postur APBD tetap seimbang.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Istirul Widilastuti, menjelaskan bahwa seluruh perangkat daerah didorong untuk memperkuat sinergi lintas sektor guna menghadapi menurunnya tren dana transfer pusat.

“Tantangan kami adalah bagaimana PAD tetap meningkat tanpa menaikkan tarif pajak. Solusinya adalah memperkuat kerja sama dengan semua pihak, mulai dari kalurahan, kapanewon, hingga tingkat dukuh, dengan tetap mematuhi aspek hukum,” ujar Istirul, Jumat (14/11/2025).

Istirul menegaskan bahwa pola kerja sama dan kolaborasi akan menjadi kunci peningkatan pendapatan daerah dalam beberapa tahun ke depan.

Digitalisasi BPHTB, Mesin Andalan Baru

BPKPAD Bantul menyiapkan strategi khusus untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Istirul menyebut pihaknya tengah memperkuat koordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan mendorong penerapan sistem digital yang lebih efisien dan transparan.

Per Oktober 2025, realisasi PAD dari BPHTB telah menembus Rp84 miliar dari target Rp102 miliar, dan diperkirakan mampu tercapai sepenuhnya hingga akhir tahun.

“Ini momentum penting bagi kami untuk meningkatkan profesionalisme dan mempercepat digitalisasi layanan. Harapannya, penerimaan bisa lebih cepat, akurat, dan transparan,” jelas mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul itu.

Sektor Wisata Tersendat, Strategi Baru Dirumuskan

Di sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Bantul masih menghadapi tantangan berat. Dinas Pariwisata mencatat bahwa realisasi PAD hingga Oktober 2025 baru mencapai sekitar Rp20 miliar, jauh dari target Rp49 miliar tahun ini.

Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Saryadi, mengakui capaian tersebut meleset dari proyeksi awal. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya segmen kunjungan study tour, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam wisata pelajar.

“Penurunan kunjungan dari wisata pelajar ini di luar prediksi. Karena itu, kami sedang merumuskan ulang strategi pemasaran. Ke depan, kami ingin memperkuat wisata minat khusus dan wisata edukasi agar kunjungan lebih beragam,” jelasnya.

Pemkab Bantul menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum penting untuk memperluas kolaborasi lintas sektor. Baik sektor pariwisata, pertanahan, maupun layanan umum lainnya akan diarahkan untuk membuka kemitraan yang lebih luas demi mengejar kemandirian fiskal daerah.

Dengan kondisi transfer pusat yang cenderung menurun, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam mengelola potensi yang dimiliki. Digitalisasi, efisiensi, dan sinergi lintas wilayah menjadi tiga pilar utama yang akan diperkuat dalam strategi pendapatan tahun depan. (*)